MPC-0026 / Bahan Arsip Sejarah

Buku Putih tentang Peristiwa Madiun (CC PKI)

by Tidak diketahui

Dokumen ini disusun dan diterbitkan oleh Departemen Agitprop CC PKI (cetakan pertama September 1953, cetakan kedua September 1954) dengan kata pengantar oleh D.N. Aidit. Buku ini memaparkan sudut pandang dan kronologi versi PKI mengenai peristiwa politik dan militer yang mengarah pada Peristiwa Madiun 1948. PKI berargumen bahwa Peristiwa Madiun bukanlah tindakan pemberontakan yang direncanakan oleh mereka, melainkan sebuah provokasi politik dan militer dari pihak-pihak reaksioner/pemerintah (khususnya Kabinet Hatta, Masyumi, dan PSI) yang bekerja sama dengan kepentingan imperialis (Amerika Serikat dan Belanda). Poin-Poin Utama Dokumen Rasionalisasi dan Rekonstruksi Angkatan Perang (Rera) Kabinet Hatta (sejak awal 1948) menjalankan program "rasionalisasi" militer yang dinilai PKI merugikan tentara rakyat dan milisi revolusioner. Kebijakan ini mendapat penolakan dan memicu gelombang demonstrasi dari berbagai divisi, seperti Divisi IV Penembahan Senopati di Solo. Perundingan dan Pengaruh Asing Dokumen menyoroti pertemuan-pertemuan antara Hatta dengan pejabat Belanda (Van Mook, Stikker) serta perwakilan Amerika Serikat (Cochran, Hopkins). PKI menuduh adanya kesepakatan rahasia (seperti yang disebut sebagai "Red Drive Proposals" di Sarangan) untuk menumpas gerakan kiri/komunis sebagai syarat mendapatkan bantuan politik dan ekonomi dari Amerika Serikat. Provokasi dan Teror Politik di Solo (Juli – September 1948) Terjadi aksi penculikan dan pembunuhan terhadap perwira serta tokoh gerakan kiri (termasuk pembunuhan Kolonel Sutarto dan penangkapan kader PKI/FDR). PKI mengklaim telah berupaya melakukan gencatan senjata dan melokalisasi konflik di Surakarta, namun pemerintah pusat mengirimkan bala bantuan untuk menggempur posisi mereka. Meletusnya Peristiwa Madiun (September 1948) PKI menyatakan bahwa bentrokan di Madiun dipicu oleh serangan lokal dari pasukan yang dikirim pemerintah terhadap Brigade 29. Tuduhan bahwa PKI melakukan coup d'état (kudeta) dibantah dalam dokumen ini. PKI menegaskan bahwa pimpinan mereka (seperti Musso, Amir Sjarifuddin, dan Suharto dari pihak militer lokal) justru berusaha mencari jalan damai, menghentikan pertempuran, dan mengajak membentuk front nasional untuk melawan Belanda. Pidato Presiden Sukarno yang menyerukan penumpasan FDR/PKI serta pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dianggap PKI sebagai langkah sepihak untuk melikuidasi kekuatan komunis.